Survey Kepuasan Pemerintahan Prabowo Menurun, Berikut Usulan Anas Urbaningrum Untuk Langkah Perbaikan

PEDOMANINDONESIA - Anas Urbaningrum, Ketua Umum PKN (Partai Kebangkitan Nusantara), menyoroti tren penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kondisi ini cukup mereda.

Pernyataan itu disampaikan Anas melalui akun X pribadinya. Ia mengaku merujuk pada berbagai hasil survei, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dirilis secara luas.

Menurut Anas, penurunan tingkat kepuasan publik terjadi ketika masa pemerintahan belum genap dua tahun. Padahal, Prabowo memulai pemerintahannya dengan tingkat dukungan publik yang sangat tinggi.

"Dari berbagai survei, baik yang dirilis maupun tidak, umum secara rating persetujuan pemerintah turun. Angkanya boleh dianggap cukup diberikan," tulis Anas, Jumat (31/7/2026) seperti dilansir media online Fajar.

“Termasuk jika ditilik dari sudut masa tugas yang belum genap dua tahun, dengan modal awal yang (sangat) tinggi,” tutupnya.

Meski demikian, Anas menilai masih ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut, antara lain :

1. Kembali Fokus pada Janji Kampanye

Anas menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan realisasi janji-janji kampanye, terutama di tengah anggaran. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu banyak meluncurkan program baru yang bersifat dadakan.

"Kembali fokus untuk memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif cupet. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan, bersifat ad hoc, sebaiknya tidak dilakukan lagi," ujarnya.

2. Perkuat Konsolidasi Kabinet.

Menurut Anas, seluruh jajaran kabinet harus bekerja dalam irama yang sama di bawah kepemimpinan Presiden. Ia juga menilai jabatan menteri yang lebih diutamakan dibandingkan yang lain perlu segera disingkirkan.

“Konsolidasi kerja dan kinerja pemerintahan harus benar-benar utuh dan bersatu. Kesan sepintas ada yang 'diutamakan' dan 'dinomorduakan', termasuk dalam hal personel kabinet, penting untuk diselesaikan. Kabinet harus benar-benar bergerak bersama dalam irama kerja yang dipimpin Presiden,” tegasnya.

3. Benahi Komunikasi Publik

Anas juga menekankan pentingnya strategi komunikasi pemerintah. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih banyak membangun agenda dan isu strategi daripada sekadar menanggapi polemik yang berkembang.

"Memperbaiki dan meningkatkan komunikasi publik pemerintah. Memproduksi isu jauh lebih baik daripada menyampaikan, termasuk klarifikasi. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman penting untuk ditekan atau dikurangi sedaya upaya," ujarnya.  

4. Fokus pada Kebutuhan Rakyat

Anas meminta pemerintah menggenjot kinerja pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan keamanan.

“Menggenjot kinerja secara lebih khusus untuk hal ikhwal yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat banyak, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kegesitan dalam pelayanan, dan rasa aman,” ungkapnya. 

5. Rampingkan Struktur Kabinet

Saran terakhir yang disampaikan Anas adalah merampingkan struktur kabinet. Menurutnya, kabinet yang lebih ramping akan mempermudah koordinasi, meningkatkan efektivitas kerja, sekaligus membangun citra pemerintahan yang efisien.

"Merampingkan struktur kabinet. Ini akan mempermudah konsolidasi dan koordinasi, serta menggenjot kinerja. Citra kerja keras dan efisiensi pemerintah juga lebih mudah dibangun dengan postur kabinet yang lebih ramping dan gesit," katanya.

Anas mengingatkan, kabinet yang terlalu besar berpotensi menciptakan ketimpangan kinerja sehingga beban kerja Presiden tidak diimbangi oleh seluruh jajaran pembantunya.

“Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan: Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari 'keluarga besar kabinet' hanya bekerja biasa saja,” ujarnya.

Anas berharap pemerintah terus melakukan pembenahan agar kinerja meningkat dan tingkat kepuasan masyarakat kembali membaik.

"Rakyat berharap kinerja pemerintah semakin baik dan itu akan terpantul pada angka persetujuan rating yang juga baik, membaik," imbuhnya. (*).