Berikut Apresiasi dan Catatan Fraksi Partai Golkar Bondowoso Dalam Rapat Paripurna

BONDOWOSO (PI) - Rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso, sudah digelar. Secara bergiliran fraksi fraksi di dewan menyampaikan PU nya.

Fraksi Partai Golkar Bondowoso diwakili oleh Sandi Iqromah Aulia Mochtar, juru bicara Fraksi Golkar.

PU Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bondowoso terhadap Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025, disampaikan Sandy Iqromah Aulia Mochtar.

Dalam PU nya, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan penting atas kinerja Pemkab Bondowoso selama kepemimpinan Bupati Abdul Hamid. Sedikit berbeda dengan Fraksi PKB dan fraksi lainnya, kalimat berupa kritikan dalam PU Fraksi Partai Golkar lebih singkat, padat dan tidak menggebu gebu.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas keberhasilan kembali  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Opini WTP menurut Fraksi Partai Golkar, merupakan indikator bahwa penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi  pemerintahan, didukung sistem pengendalian intern yang memadai dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Fraksi Partai Golkar berpandangan, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. WTP harus menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PERENCANAAN dan PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERLU DIOPTIMALKAN 

Beberapa catatan penting Fraksi Partai Golkar atas Nota Penjelasan Bupati, antara lain sebagai berikut :

Pertama, tingginya SILPA Tahun Anggaran 2025. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) perlu memperoleh penjelasan yang lebih  komprehensif.

Secara umum, SILPA yang besar dapat mengindikasikan  belum optimalnya perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program  pembangunan.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, SILPA dapat terbentuk dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja,  keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun tidak terserapnya  anggaran belanja.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Pemerintah Daerah : Berapakah nilai SILPA Tahun Anggaran 2025 secara rinci? Faktor dominan apa yang menyebabkan SILPA tersebut cukup tinggi?

Apakah SILPA terutama berasal dari rendahnya realisasi belanja modal, sehingga sejumlah pembangunan fisik tidak terlaksana atau yertunda?  

Ataukah SILPA lebih banyak disebabkan oleh efisiensi pengadaan barang dan jasa, tidak terserapnya belanja operasional, adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan, atau pelampauan target  pendapatan daerah? OPD mana saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA tersebut? 

"Penjelasan ini penting agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas perencanaan APBD sekaligus memastikan bahwa besarnya SILPA bukan disebabkan tertundanya pelayanan publik maupun pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Sandi, panggilan karibnya.

Kedua, mengenai realisasi belanja modal. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa belanja modal merupakan instrumen utama pembangunan daerah karena langsung menghasilkan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Apabila realisasi belanja modal belum optimal, kami meminta Pemerintah Daerah menjelaskan hambatan utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan. Apakah disebabkan proses pengadaan yang terlambat kendala administrasi,  perubahan kebijakan, atau lemahnya kesiapan perencanaan pada perangkat daerah?," ujarnya.

Ke depan, ungkap Sandi, pihaknya berharap perencanaan kegiatan dapat disusun lebih matang sehingga proses pengadaan dapat dimulai lebih awal dan pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Ketiga, mengenai efektivitas pengelolaan APBD. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan maupun opini WTP,  tetapi juga dari tingkat manfaat yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar setiap rupiah APBD bener benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sandi juga menegaskan, Fraksi Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan evaluasi yang objektif agar pengelolaan APBD semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso," tuturnya.

Dengan berbagai catatan, apresiasi, serta pertanyaan sebagaimana disampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan jawaban secara jelas, rinci, dan berbasis data, sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi Kabupaten Bondowoso.

"Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya kami  sampaikan," ujar Sandi menutup PU nya. (*).